JAKARTA -- Alumni Universitas Hasanuddin yang tergabung dalam IKA Unhas Jabodetabek menggelar diskusi awal tahun Unhas Talks: Outlook Indonesia 2023, Sabtu (14/1/2023) di Jakarta. Dalam diskusi itu, disinggung soal ketakutan yang dinarasikan bahwa 2023 Indonesia akan memasuki tahun krisis ekonomi. Hal itu dinilai sebagai ketakutan yang tidak mendasar.
Ada dua alasan mengapa Indonesia tak perlu kuatir pada kemungkinan tersebut. Pertama, Indonesia mampu melewati masa krisis ekonomi 1997-1998 dengan ditopang UKM yang digerakkan masyarakat, meski sifatnya informal dan tidak tercatat. Kedua, 77 persen atau sekitar 16 ribu desa di Indonesia yang ada sekarang ini, tidak terkait dengan aktivitas ekspor-impor.
Ekonom dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Andi Muhammad Sadat, mengatakan, masyarakat desa bergerak dengan ekonomi sendiri. Hanya 23 persen desa yang tersisa, terkait dengan globalisasi. Sadat menilai yang diperlukan hanya stabilitas hukum dalam bernegara
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
“Ekonom terkadang over prediction, over estimate. Mereka terlalu hebat menjelaskan ketika berhadapan dengan publik, seolah-olah, orang-orang ini tidak mengerti apa-apa. Dan jika salah, mereka lebih hebat lagi menjelaskan mengapa prediksi itu keliru,” kata Sadat.
Resesi yang real di depan mata saat ini, menurut Sadat, adalah kehilangan 400 juta pekerjaan akibat robotisasi. Sepuluh tahun terakhir, 65 persen pekerjaan telah digantikan robot dengan biaya yang ikut meningkat untuk menginstal robot tersebut.
Di masa sebelumnya, jika dikatakan pertumbuhan ekonomi satu persen, maka terbuka 200 juta lapangan pekerjaan. Hari ini pertumbuhan satu persen hanya mampu membuka 80 juta lapangan pekerjaan, itu pun angka maksimum. "
“Ini resesi sesungguhnya. Sangat disayangkan bahwa baik pemerintah, partai politik, bahkan kalangan akademisi tidak ada yang menyuarakan hal ini,” kata Sadat.
Sadat menyampaikan, narasi ketakutan seperti yang terdengar belakangan ini perlu segera dihentikan. Karena narasi-narasi ketakutan seperti itu secara psikologis sangat memengaruhi masyarakat. Secara teknis 2020, negara ini sudah mengalami resesi ekonomi. “Tiga kuartal berturut-turut kita defisit. Krisis paling nyata yang dihadapi Indonesia saat ini justru bukanlah krisis ekonomi, tetapi distrust terhadap pemerintah,” kata Sadat.
Seharusnya, menurut Sadat, pemerintah membangun sistem yang membuat publik percaya bahwa pemerintah sedang bekerja dan krisis akan teratasi dengan baik.
Sementara itu, agar suara kalangan terdidik terdengar, Hilmi R Ibrahim, dosen Unhas sekaligus politisi Partai Ummat, mengajak alumni Unhas untuk terjun ke dunia politik. “Jangan alergi pada politik. Semua sektor dalam kehidupan bernegara, termasuk ekonomi dan hukum diatur lewat jalur politik,” imbau Hilmi.
Unhas, menurut Hilmi, secara geopolitik perlu mengambil peran dalam spektrum politik nasional. Meski memiliki wakil presiden alumni Unhas yang menjabat selama dua periode, pembangunan kawasan timur Indonesia masih tertinggal. Konsensus politik, Hilmi mengatakan, hanya dapat dicapai lewat jalur politik. Jika enggan masuk ke dalam ranah politik, dia mengatakan, jangan salahkan jika kebijakan investasi Indonesia Timur terasa tak adil.
Ketidakadilan dalam kebijakan dan perlakuan dalam hukum, disinggung oleh Siking Suryadi, advokat dan kurator, yang menjadi salah satu narasumber bidang hukum dalam Unhas Talks. Dia menyebut saat ini kondisinya mencerminkan hukum yang dijalankan di Indonesia hanya alat untuk mencapai tujuan penguasa dan kelompok tertentu.
Siking menilai, produk hukum Indonesia dijalankan dengan tidak konsisten. Hukum dan aturan tertulis dengan jelas tetapi kita tak bisa memprediksi keputusan hukum yang mungkin terjadi.
“Kita butuh kepastian hukum untuk mengantisipasi masalah dan krisis yang mungkin terjadi. Apapun produk hukum yang dikeluarkan pemerintah jika tujuannya tidak bagus, maka hukum itu dengan sendirinya bukan hukum yang baik. Jika tujuan kita untuk maju, maka hukum harus membawa kita ke sana,” ujar Siking.
Unhas Talks merupakan upaya bersuara untuk meredakan ketakutan yang timbul di masyarakat terkait kemungkinan Indonesia memasuki masa krisis pada 2023 ini, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat pemerintah. Muhammad Ismak, advokat sekaligus Ketua IKA Unhas Jabodetabek menyampaikan, ketakutan di masyarakat harus diminimalisasi. Karena itu kalangan terdidik harus bersuara. "Pemerintah seharusnya menyuarakan harapan positif, agar masyarakat melihat harapan baik di waktu mendatang," ujarnya. (*1)
